Pemerintah Kabupaten Asahan Terima Kunker Anggota DPRD Provsu

ASAHAN - Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S, Sos, M.Si menerima Kunjungan Kerja (Kunker) komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, pada hari Kamis, (26/01/2023).

Kunker yang dilakukan Anggota DPRD Provsu ini membahas terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak kejahatan perdagangan orang (trafficking).

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Asahan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kunjungan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan di Kabupaten Asahan.

Selanjutnya Wakil mengatakan, "di Kabupaten Asahan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia. Karena, kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga kurang mampu yang berasal dari pedesaaan atau daerah kumuh perkotaan, yang memiliki pendidikan dan pengetahuan terbatas, dan korban dari trafficking ini, pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur."

Baca juga: Puan Maharani: Indonesia Masih Akan Hadapi Ketidakpastian

Tak lupa Wakil Bupati berharap kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Disnaker Provinsi Sumatera Utara untuk memberi pengetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Asahan, agar tidak terkana dari human trafficking dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan.

Ditempat yang sama Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Golkar Drs. H. Syamsul Qamar mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah menyambut kedatangan kami pada siang hari ini.

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara Tetapkan Ilyas Sitorus Sebagai Plt Kadis Kominfo Sumut

Selanjutnya Syamsul mengatakan, "di Kabupaten Asahan perdagangan anak dan trafficking sangat rentan terjadi, ini disebabkan karena, secara geografis Kabupaten Asahan berada di Kawasan Pantai Timur yang memiliki banyak jalan tikus untuk menuju luar negeri secara ilegal." Edward Banjarnahor